ARTIKEL

Apa Itu OJK? Ini Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenangnya

Setiap negara memiliki lembaga yang berperan dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan agar berjalan dengan baik. Di Indonesia, lembaga tersebut dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Keberadaan OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Lalu, apa sebenarnya OJK itu? Berikut penjelasannya.

Pengertian OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi, mengatur, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi penuh pada 2013. 

Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. Keberadaan OJK bertujuan untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Latar Belakang Pembentukan OJK

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kebutuhan akan pengawasan yang lebih terintegrasi

Sebelumnya, pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun, dengan semakin kompleksnya industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

2. Perkembangan industri jasa keuangan yang pesat

Industri jasa keuangan di Indonesia berkembang pesat, dengan munculnya berbagai produk dan layanan keuangan baru. Hal ini memerlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan masyarakat.

3. Krisis keuangan global

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap sektor jasa keuangan. Krisis tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengawasi sektor jasa keuangan dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian suatu negara.

Tujuan Pembentukan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas OJK

OJK memiliki tugas utama yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan. Adapun tugas utama OJK meliputi:

1. Mengawasi industri perbankan, termasuk bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), agar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Mengatur dan mengawasi industri pasar modal, seperti bursa efek, perusahaan sekuritas, reksa dana, dan instrumen investasi lainnya.

3. Mengawasi sektor jasa keuangan non-bank (IKNB), termasuk asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

4. Melindungi konsumen, dengan memastikan bahwa produk dan layanan jasa keuangan tidak merugikan masyarakat.

5. Mendukung stabilitas sistem keuangan, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga perekonomian tetap stabil.

Fungsi OJK

Sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, OJK memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Regulasi: menyusun dan menerapkan peraturan terkait jasa keuangan agar industri keuangan berjalan dengan sehat dan efisien.

2. Pengawasan: melakukan pemantauan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

3. Edukasi dan perlindungan konsumen: memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan serta menangani pengaduan konsumen.

4. Pemberian sanksi: OJK dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau pihak yang tidak berizin.

Wewenang OJK

OJK diberikan berbagai kewenangan agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Beberapa wewenang OJK antara lain:

1. Membuat dan menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan.

2. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan.

3. Memberikan izin dan mencabut izin usaha bagi perusahaan di sektor jasa keuangan.

4. Menjatuhkan sanksi administratif bagi lembaga atau individu yang melanggar ketentuan OJK.

5. Membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan.

Struktur Organisasi OJK

Struktur organisasi OJK terdiri dari:

1. Dewan Komisioner: Dewan Komisioner merupakan peran pengambil keputusan tertinggi di OJK. Dewan Komisioner terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa anggota.

2. Kepala Eksekutif: Kepala Eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi OJK di bidang pengawasan sektor jasa keuangan.

3. Satuan Kerja: Satuan Kerja merupakan unit organisasi di OJK yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, seperti pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Peran OJK dalam Perekonomian

OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui pengaturan dan pengawasan yang efektif, OJK dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan masyarakat, serta menjaga kepercayaan investor terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga berperan dalam mendorong inovasi dan pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami peran OJK agar lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan serta mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai konsumen jasa keuangan.

Date Create : 05/03/2025