Bank Sinarmas : Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dan NPWP 16 Digit

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan sistem administrasi perpajakan terbaru bernama Core Tax Administration System (CTAS). Sistem yang modern ini memberikan kemudahan bagi para wajib pajak, karena dapat melayani seluruh administrasi perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, dan layanan sejak masa Januari 2025 dan seterusnya.

Lantas, apa saja perubahan ketentuan dari sistem sebelumnya hingga CTAS ini diterapkan? Yuk simak penjelasan selengkapnya berikut ini:

Apa itu Core Tax Administration System (CTAS)?

Pengimplementasian CTAS merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembangunan Core Tax ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, yang mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak sampai dengan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Terdapat 8 tujuan utama pengimplementasian CTAS merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Pajak:

Melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan Wajib Pajak, data pihak ketiga, dan pertukaran informasi;
Meningkatkan analisis data, yakni kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko, business intelligence, serta pengelolaan akun Wajib Pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, potential revenue monitoring;
Menciptakan transparansi akun Wajib Pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan;
Perbaikan layanan perpajakan yang cepat karena dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh Wajib Pajak;
Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak;
Menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga;
Menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization; dan
Laporan keuangan DJP yang prudent dan accountable (revenue accounting system).

Apa itu ID Billing Pajak?

ID Billing Pajak merupakan kode jenis pembayaran pajak yang terbit dari sistem Billing DJP Kementerian Keuangan sebagai identifikasi pembayaran pajak melalui Penerimaan Negara.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, pengertian Sistem Billing DJP adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola ID Billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Bagaimana cara mendapatkan ID Billing Pajak?

ID Billing Pajak dapat dibuat melalui sistem DJP Online maupun channel Bank Sinarmas, seperti mobile banking SimobiPlus dan Internet Banking Bank Sinarmas. Layanan ini mempermudah Nasabah untuk pembuatan ID billing serta pembayaran pajak yang sudah terintegrasi langsung, dimana proses pembuatan ID billing dan pembayaran pajak dilakukan secara bersamaan sehingga dapat mempersingkat waktu menjadi lebih efisien.

Apa itu NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan kemudian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, dalam rangka mempermudah administrasi perpajakan dan kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit yang sebelumnya diterbitkan oleh DJP disinkronisasi menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit. Artinya, setiap terbitnya NIK baru akan otomatis menjadi nomor pokok wajib pajak. NPWP 16 digit ini mulai digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi non penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah.

Adapun penyesuaian NPWP menjadi NIK 16 digit diimplementasikan bersama dalam sistem CTAS milik DJP yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

WAJIB PAJAK	WAJIB PAJAK LAMA		WAJIB PAJAK BARU
WAJIB PAJAK	15 DIGIT	16 DIGIT	WAJIB PAJAK BARU
ORANG PRIBADI (OP)	NPWP	NIK	NIK
WNI	12.345.678-9.001.000	3171 0101 0299 1234	3172 0101 0298 5678
WNI		(menggunakan NIK yang tervalidasi pada Dukcapil)
ORANG PRIBADI (OP)	NPWP	NIK	NPWP
WNA	23.546.678-9.001.000	0215 4387 6900 1234	1012 3456 7890 5678
WNA		(menambahkan 0 di depan NPWP eksisting)

Apakah penyesuaian NPWP dan pemindahan core system di DJP akan berdampak pada pembuatan ID Billing?

Ya, penyesuaian NPWP dan migrasi core system DJP akan menyebabkan perbedaan dalam proses pembuatan ID Billing Pajak dengan detail sebagai berikut :

No	Sebelum Implementasi CTAS	Setelah Implementasi CTAS
1	Menggunakan NPWP 15 Digit	Menggunakan NPWP 16 Digit
2	Terdapat ID Billing tanpa NPWP	Tidak terdapat ID Billing tanpa NPWP
3	ID Billing hanya dapat membayar 1 kode pajak	1 ID Billing dapat membayar lebih dari 1 kode pajak
4	Format cetakan kode billing terdapat NOP, Mata Anggaran, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Nomor Ketetapan	Format cetakan kode billing tidak terdapat NOP, Mata Anggaran, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Nomor Ketetapan
5	Tidak ada kode setoran pembayaran pajak	Tambahan akun setoran baru yang akan diterapkan menjadi deposit pembayaran pajak (menggunakan kode MAP 411618 dan kode jenis setor 100), serta pembatasan jenis kode pajak yang dapat dibuat (55 kombinasi kode MAP dan kode jenis setor)
6	Dapat membuat billing pajak dengan 486 kombinasi Kode MAP & Kode Jenis Setor (KJS)	Dapat membuat billing pajak dengan 55 kombinasi Kode MAP & Kode Jenis Setor (KJS)
7	Dapat membayar masa Pajak tahun 2024 ke bawah	Dapat membayar masa Pajak tahun 2025 ke atas

Setelah implementasi CTAS, kode MAP-KJS yang dapat diterbitkan oleh Bank Sinarmas adalah sebagai berikut:

No	Kode Akun Pajak (KAP)	Kode Jenis Setoran (KJS)	KAP-KJS	Deskripsi Kode Akun Pajak (KAP)	Deskripsi Kode Jenis Setoran (KJS)
1	411119	100	411119-100	PPh Migas Lainnya	Masa
2	411119	200	411119-200	PPh Migas Lainnya	Tahunan
3	411125	100	411125-100	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Masa
4	411125	101	411125-101	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Masa OP Pengusaha Tertentu
5	411126	100	411126-100	PPh Pasal 25/29 Badan	Masa
6	411128	111	411128-111	PPh Final	Pembayaran PPh Final PMSE
7	411128	402	411128-402	PPh Final	PPh Final Pasal 4 (2) atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan
8	411128	403	411128-403	PPh Final	PPh Final Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
9	411128	416	411128-416	PPh Final	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
10	411128	420	411128-420	PPh Final	PPh Final UMKM Setor Sendiri
11	411128	427	411128-427	PPh Final	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 5(5) UU HPP
12	411128	428	411128-428	PPh Final	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 9(1) UU HPP
13	411128	432	411128-432	PPh Final	PPh Final Pasal 4 (2) atas Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
14	411129	100	411129-100	PPh Non-Migas Lainnya	Masa
15	411129	512	411129-512	PPh Non-Migas Lainnya	Uang Tebusan Pengampunan Pajak
16	411129	513	411129-513	PPh Non-Migas Lainnya	Pembayaran Pasal 8 (3d) UU Pengampunan Pajak
17	411211	103	411211-103	PPN Dalam Negeri	Kegiatan Membangun Sendiri
18	411211	107	411211-107	PPN Dalam Negeri	PPN atas penyerahan BKP di KPBPB
19	411211	108	411211-108	PPN Dalam Negeri	Pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng
20	411211	109	411211-109	PPN Dalam Negeri	Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang
21	411211	121	411211-121	PPN Dalam Negeri	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas dapat dikreditkan
22	411211	122	411211-122	PPN Dalam Negeri	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
23	411211	140	411211-140	PPN Dalam Negeri	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPN yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
24	411212	100	411212-100	PPN Impor	Masa
25	411212	101	411212-101	PPN Impor	BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
26	411212	102	411212-102	PPN Impor	Masa atas SP3DRI
27	411212	121	411212-121	PPN Impor	PPN Impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan
28	411212	122	411212-122	PPN Impor	PPN Impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan
29	411212	900	411212-900	PPN Impor	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
30	411212	910	411212-910	PPN Impor	Pemungutan oleh Bendaharawan
31	411219	100	411219-100	PPN Lainnya	Masa
32	411219	900	411219-900	PPN Lainnya	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
33	411221	107	411221-107	PPn BM Dalam Negeri	PPn BM Dalam Negeri atas penyerahan BKP di KPBPB
34	411221	108	411221-108	PPn BM Dalam Negeri	Pembayaran PPnBM tanggung jawab secara renteng
35	411221	109	411221-109	PPn BM Dalam Negeri	Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang
36	411221	122	411221-122	PPn BM Dalam Negeri	PPn BM Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
37	411221	140	411221-140	PPn BM Dalam Negeri	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPnBM yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
38	411222	102	411222-102	PPn BM Impor	Masa atas SP3DRI
39	411222	900	411222-900	PPn BM Impor	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
40	411222	910	411222-910	PPn BM Impor	Pemungutan oleh Bendaharawan
41	411229	100	411229-100	PPn BM Lainnya	Masa
42	411229	900	411229-900	PPn BM Lainnya	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
43	411611	100	411611-100	Bea Meterai	Pembayaran Bea Meterai dengan setoran SSP
44	411611	101	411611-101	Bea Meterai	Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi
45	411611	102	411611-102	Bea Meterai	Penebusan meterai elektronik oleh Authorized Distributor
46	411611	201	411611-201	Bea Meterai	Deposit Mesin Teraan Digital
47	411611	512	411611-512	Bea Meterai	Sanksi Administrasi Pemeteraian Kemudian
48	411612	100	411612-100	PPn Benda Meterai	Penjualan Meterai Tempel
49	411613	100	411613-100	PPn Batubara	Masa
50	411618	100	411618-100	Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	Setoran untuk Deposit Pajak
51	411618	200	411618-200	Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
52	411619	100	411619-100	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Masa
53	411619	530	411619-530	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Pembayaran untuk Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP
54	411619	900	411619-900	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
55	411619	910	411619-910	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Pemungutan oleh Bendaharawan

Dimana saya dapat membuat ID Billing dengan Kode MAP-KJS terbaru pada Bank Sinarmas?

Nasabah dapat melakukan pembuatan ID Billing untuk seluruh kode MAP-KJS Create ID Billing Pajak melalui:

SimobiPlus
Internet Banking Personal & Corporate

Implementasi pembuatan ID Billing Pajak pada kanal Bank Sinarmas yang terintegrasi dengan sistem CTAS mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2025.

Apakah Nasabah masih dapat membuat ID Billing Pajak NPWP 15 digit (Billing Core Gen-2) melalui channel Bank Sinarmas?

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan akan melakukan implementasi CTAS, namun tidak langsung menonaktifkan sistem pajak sebelumnya (Billing Core Gen-2), sehingga Nasabah masih dapat membuat ID Billing Pajak dengan Menginput NPWP 15 digit namun dengan masa pajak di bawah tahun 2025. Selain itu, pembuatan ID Billing Pajak dengan masa pajak di bawah tahun 2025 (masa pajak tahun 2024 dan sebelumnya) hanya dapat dilakukan hingga tahun 2029, atau sesuai dengan tanggal kedaluwarsa billing pajak.

Bagaimana bila Nasabah ingin membuat ID Billing Pajak dengan MAP KJS yang tidak ada di sistem CTAS?

Selain MAP KJS pada list di atas, Nasabah dapat membuat ID Billing Pajak melalui portal DJP Online, kemudian melakukan pembayaran melalui Bank Sinarmas.

Apabila Nasabah Perorangan sudah melakukan pemadanan data NPWP 16 digit namun ingin membuat ID Billing Pajak dengan masa pajak < 2024, bagaimana cara pembuatan ID Billing Pajak?

Nasabah dapat memasukan NPWP 15 digit sebelum pemadanan dengan MAP KJS yang terdaftar pada Billing Core Gen-2.

Bagaimana apabila Nasabah Perusahaan dan belum melakukan pemadanan data NPWP 16 digit, namun ingin membuat ID Billing Pajak ≥ 2024, bagaimana cara pembuatan ID Billing Pajak?

Nasabah perlu menambahkan digit 0 sebelum NPWP 15 digit (0+NPWP).

Kantor Pusat Sinar Mas Land Plaza
Jl. M.H Thamrin kav 51,
Menara 1, Lantai 1 & 2,
Jakarta 10350 - Indonesia

Pusat Bantuan Bantuan Lebih dekat dengan kami SBDK Kebijakan KARIR

Bank Sinarmas CARE 1500153
(021) 501 88888

Media Sosial Kami

PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Link